Jakarta – Ketua Umum DPP Generasi Muda Pejuang Nusantara (Gema Puan), Ridwan menegaskan bahwa menguatnya isu Pemilu ulang 2027 tidak seharusnya dipersepsikan sebagai ancaman maupun distigma sebagai bentuk makar. Menurutnya, dinamika tersebut justru menjadi indikator meningkatnya kesadaran politik masyarakat dalam mengawal demokrasi di Indonesia.
Dalam keterangannya pada Rabu (13/5/2026), Ridwan menyampaikan bahwa tuntutan terkait pemilu ulang perlu dipandang sebagai bagian dari aspirasi publik dalam mendorong demokrasi yang lebih sehat dan terbuka. Ia menilai, di tengah pro dan kontra yang berkembang, masyarakat kini semakin kritis terhadap sistem politik dan pemerintahan.
“Tuntutan pemilu ulang tidak bisa dinilai sebagai makar. Di luar pro dan kontra isu yang berkembang ini, kita juga harus melihat bahwa ini sebagai bentuk kedewasaan politik masyarakat untuk menuntut demokrasi yang lebih sehat, sistem pemilu yang lebih transparan, pemerintahan yang responsif terhadap rakyat, serta penguatan kontrol publik terhadap kekuasaan,” ujar Ridwan.
Selain itu, ia menilai wacana yang berkembang saat ini dapat menjadi ruang dialog nasional yang ideal dan terbuka dalam memperkuat kualitas demokrasi di tanah air.
Meski demikian, Generasi Muda Pejuang Nusantara (Gema Puan) menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk tindakan anarkis, provokatif, maupun upaya yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Organisasi tersebut juga menyatakan dukungannya terhadap stabilitas nasional dan penyelesaian berbagai perbedaan melalui jalur dialog serta mekanisme hukum yang berlaku.
Gema Puan turut mengajak pemerintah, masyarakat, akademisi, mahasiswa, serta tokoh nasional untuk bersama-sama menjaga demokrasi Indonesia agar tetap berjalan secara damai, sehat, dan konstitusional.
