JAKARTA — Pemimpin Redaksi Portal Media Online Koreksi.org, Sasmito Madrim, mengajak masyarakat dan pemerintah menjadikan isu September Hitam 2026 sebagai momentum refleksi serta masukan konstruktif untuk mendorong perbaikan kebijakan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Sasmito, berbagai persoalan dan catatan sejarah yang kembali menjadi perhatian publik melalui isu September Hitam perlu ditempatkan sebagai bahan pembelajaran. Ia menilai pembahasan mengenai berbagai peristiwa tersebut sebaiknya diarahkan pada upaya mencari solusi dan mendorong perbaikan, bukan menjadi ruang untuk membangun kebencian maupun permusuhan di tengah masyarakat.
“Isu September Hitam harus kita lihat sebagai bahan refleksi dan masukan konstruktif bagi pemerintah. Tujuannya bukan untuk memperbesar konflik, tetapi bagaimana berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi demi terwujudnya kebijakan yang lebih baik dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sasmito.
Ia menegaskan bahwa media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada publik secara akurat dan bertanggung jawab. Menurutnya, pemberitaan mengenai isu yang sensitif, termasuk persoalan sejarah dan hak asasi manusia, harus dilakukan dengan mengedepankan verifikasi informasi dan keberimbangan.
Sasmito mengatakan Koreksi.org mendukung perhatian publik terhadap isu September Hitam, tetapi dukungan tersebut harus diwujudkan melalui pemberitaan yang berbasis fakta, bukan dengan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
“Kami dari media mendukung isu September Hitam sebagai bagian dari ruang refleksi dan pembelajaran sejarah. Namun, tentu dukungan itu harus dilakukan tanpa hoaks, tanpa ujaran kebencian, tanpa provokasi, dan tanpa menyebarkan informasi yang belum teruji kebenarannya,” katanya.
Menurut Sasmito, media tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi, tetapi juga turut menjaga kualitas ruang publik. Informasi yang tidak akurat atau mengandung kebencian berpotensi memperkeruh suasana dan mengaburkan substansi persoalan yang sebenarnya ingin disampaikan kepada pemerintah.
Dewan Pers juga menekankan bahwa pers perlu melakukan verifikasi atau uji informasi, bersikap independen, mengutamakan kepentingan publik, serta menghormati keberagaman.
